Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi

Oleh : Be-U
Tgl. : 15/12/08 - 10:37 WIB

Pengantar
Ekonomi Pancasila sebagai sublimasi dari aspirasi bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 oleh para the founding fathers kita (Mubyarto dan Budiono, 1981). Dasar dari ekonomi pancasila ini adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 (ayat 4 setelah amandemen), yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi pasal 23, 27 ayat 2 dan pasal 34 serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Banyak pendapat tentang apa itu Ekonomi Pancasila (lihat Emil Salim, Mubyarto dan Sri Edi Swasono), akan tetapi pada dasarnya Ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang berorientasi pada etika universal yang terdapat di kelima dalam Pancasila.

Dengan kata lain, Ekonomi Pancasila adalah ilmu ekonomi dan praktik ekonomi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mementingkan persatuan Indonesia, menggunakan azas musyawarah dan berkeadilan sosial (Nugroho, 2005). Ekonomi Pancasila adalah ilmu ekonomi yang berketuhanan, beretika dan bermoral serta punya ciri lokalitas. Menurut Soetrisno (dalam Mubyarto dan Boediono, 1981) dikatakan bahwa sistem Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah mengakar dalam pikiran dan kebudayaan Indonesia. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka diyakini benar akan selalu dituntun untuk bekerja keras, beramal dan jujur. Sifat–sifat kejujuran ini dijunjung tinggi dalam Ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila dicetuskan pertama kali oleh Prof. Emil Salim pada tahun 1960-an, walaupun dalam perkembangannya Ekonomi Pancasila lebih lekat dengan Prof. Dr. Mubyarto. Akan tetapi sangat disayangkan sejak di lahirkannya konsep Ekonomi Pancasila, dalam perjalanannya kemudian baru di implementasikan secara sangat terbatas di dalam sistem perekonomian Indonesia. Masuknya sistem ekonomi kapitalis, apalagi di era globalisasi (yang merupakan bungkus baru dari neo-liberalisme) ini menyebabkan Ekonomi Pancasila makin termarjinalkan.

Dengan globalisasi, sistem pasar bebas diberlakukan (market fundamentalism), semuanya diserahkan kepada mekanisme dan institusi pasar yang notebene dikendalikan oleh perusahaan Multinasional dengan paham neo-liberalismenya (Rachbini, 2001). Paham ini pada prinsipnya sama dengan paham liberalisme Adam Smith dalam The Wealth of Nation yang tidak menghendaki pemerintah ikut campur. Mekanisme yang di dasarkan pada institusi pasar tanpa kehadiran negara, telah menghasilkan eksternalitas negatif yang sekarang kita sedang alami seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan pendapatan, keadilan sosial, bertambahnya penduduk miskin dan pengangguran dan masalah sosial lainnya akibat kegiatan ekonomi yang pada akhirnya melahirkan kecemburuan sosial yang tidak terelakan (Rachbini, 2001).

Mengikuti arus globalisasi, bagi Indonesia dengan kualitas sumber daya manusia yang dipunyai saat ini, sama artinya dengan membiarkan NKRI selalu tergantung kepada negara-negara maju. Hal ini, terbukti dengan makin besarnya utang-utang luar negeri, baik utang pemerintah maupun swasta, dimana kondisi ini makin menyulitkan ekonomi Indonesia. Resep-resep penyehatan ekonomi yang diberikan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan ajaran ekonomi Neoklasiknya bukannya menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat (Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. 1-No. 5-Juli, 2002).
Krisis Moneter juga menciptakan suasana ketergantungan ekonomi Indonesia pada kekuatan kapitalis luar negeri, lebih-lebih melalui cara-cara pengobatan Dana Moneter Internasional (IMF) yang tidak mempercayai serta mempertimbangkan kekuatan ekonomi rakyat dalam negeri khususnya di daerah-daerah. Paham internasional liberalisme cum neoliberalisme saat ini makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang. Akibatnya, masyarakat miskin semakin termarginalisasi dan ’wong cilik’ (para petani kecil, nelayan, pedagang sektor informal dan masyarakat adat) semakin teralienasi. Hal ini karena pengambilan keputusan ekonomi, tidak didasarkan pada pertimbangan moral dan etika. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan cita-cita nasional dan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperlukan pemikiran bagaimana peranan etika pemerintahan dalam meningkatkan pemahaman tentang Ekonomi Pancasila guna mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi.